Konglomerasi media merupakan hak kepemilikan atau kekuasaan penuh yang dimiliki suatu golongan atau individu terhadap media baik media lokal maupun nasional. Dampak dari konglomerasi media membuat sejumlah jurnalis senior nasional “kegerahan” karena konglomerasi media secara tidak langsung membatasi ruang gerak serta independensi jurnalis yang berada dalam naungan media tertentu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Akhir akhir ini, pemilik modal mulai terang-terangan dalam mempromosikan dirinya atau golongannya di medianya baik dalam bentuk iklan maupun dalam berita.
Contohnya antara lain ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mempunyai hak kepemilikan terhadap sejumlah media nasioal ternama seperti tvOne, ANTV, dan vivanews.com. Contoh lainnya yaitu hak kepemilikan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Media Group seperti MetroTV, Media Indonesia, dan Lampung Post. Dan yang teranyar saat ini yaitu keikutsertaan Hary Tanoesoedibjo yang notabene memiliki hak penuh terhadap sejumlah media besar yang tergabung dalam MNC Group seperti RCTI, GlobalTV, MNCTV, Koran Sindo, Sindotv dan sejumlah media cetak dan online ke dalam partai Hanura sebagai ketua dewan pembina Partai Hanura sekaligus menjadi calon wakil presiden 2014 mewakili Letjen. Purn. Wiranto.
Kepemilikan saham yang besar terhadap media nasional khususta media elektronik oleh oleh sejumlah partai besar akan menimbulkan masalah tersendiri apalagi menjelang Pemilu 2014 dikhawatirkan membuat sejumlah karya jurnalis menjadi tidak independen lagi dengan kata lain karya jurnalis akan mengarah sesuai dengan ideologi pemilik modal yang tentu saja akan berdasar pada ideologi partai yang menaunginya.
Dampak moralnya, masyarakat akan disuguhi berbagai berita di media yang memuat tentang bagaimana aktivitas keseharian pemodal media dalam menjalankan aktivitas sosialnya di masyarakat yang tentu saja sarat mengandung unsur kampanye politik. Berita yang disuguhkan kepada masyarakat tidak lagi bersifat netral atau independen melainkan di dalamnya penuh unsur kepentingan individu atau golongan semata yang difungsikan untuk mempengaruhi bahkan dapat mengubah persepsi masyarakat menjadi suka atau peduli terhadap tokoh yang diusung oleh partai politik peserta pemilu 2014 baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden.
Sejumlah konglomerat media tidak lagi semata-mata menggunakan medianya untuk kepentingan bisnis tapi juga telah merambah ke dunia perpolitikan nasional. Hal ini membuat partai-partai besar merangkul konglomerat media sebagai partner dalam kepentingan kekuasaan dan tidak lagi berdasarkan pada elektabilitas serta kualitas orang yang terkait. Karena menurut William L Rivers (2003) “Pemberitaan melalui media itu memiliki posisi sangat penting. Apalagi menyangkut media televisi yang tentu saja dianggap memiliki daya hegemoni yang lebih canggih daripada media lainnya. Pengaruh media semacam televisi, pelan tapi pasti, akan mempengaruhi pola pikir masyarakat”.
Apalagi di Indonesia yang hampir seluruh wilayahnya dari Sabang sampai Merauke bisa menangkap siaran televisi. Ini artinya berbagai propaganda atau iklan bisa dengan cepat dan efektif terserap berbagai lapisan masyarakat. Tentu ini memiliki dampak yang buruk jika media yang canggih itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai salah satu dampaknya, kebebasan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi akan menjadi anomali dan independensinya akan berkurang sedikit demi sedikit. Anomali tersebut terlihat bahwa pers sekarang khususnya media televisi sudah tidak lagi menggunakan fungsi edukatif dan informatifnya dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Informasi yang disuguhkan pun cenderung bias. Alih-alih memberikan edukasi dan informasi, pers yang terhegemoni syahwat politik yang cenderung menyesatkan. Pers tak ubahnya menjadi mesin pendulang citra. Realitas berita yang disampaikan pun cenderung satu arah dan tidak berimbang.
